Iklan


Author Details

Terbentur Aturan KPU, Berbagai Iven Olahraga dan Seni Urung Digelar MJL-MDT.

Media Merdeka
Rabu, 21 Oktober 2020, Oktober 21, 2020 WIB Last Updated 2020-10-20T16:10:50Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Nomor urut 1, Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) dan  Martin Daniel Tumbelaka (MDT).


Bitung-Berbagai iven olahraga dan seni yang sedianya akan digelar Tim Pemenangan MJL-MDT akhirnya urung digelar menyusul terbitnya aturan KPU melalu PKPU nomor 13 tahun 2020.


Iven olahraga seperti gelar tinju internasional, pertandingan bola volley, pertandingan catur dan iven jalan sehat terpaksa ditunda pelaksanaannya karena tidak diperbolehkan KPU melalui peraturan itu.


"Kami atas nama tim pemenangan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Bitung utamanya kepada insan olahraga atas tertundanya berbagai iven yang kami rencanakan untuk digelar pada bulan Oktober dan November ini," kata Veysco Dandel, Sekretaris Tim Pemenangan MJL-MDT.


"Kami sendiri yang melarang iven-iven itu digelar karena akan berdampak kepada Paslon kami. Dan konsekuensinya, Paslon kami bisa didiskualifikasi jika kami memaksakan untuk melaksanakan pertandingan olah raga padahal KPU sendiri sudah memberikan peringatan melalui Peraturan KPU no 13," jelas Dandel.


Lanjut Dandel jelaskan, bukan hanya iven olahraga yang telah mereka rencanakan, tetapi berbagai kegiatan seni yang siap mereka gelar, juga urung dilaksanakan.


"Pagelaran pentas seni dan budaya juga sudah kami persiapkan sejak jauh hari tapi dengan berat hati kami undur pelaksanaannya karena adanya aturan dari KPU itu," lanjut Dandel.

Veysco Dandel, sekretaris tim pemenangan MJL-MDT saat berorasi di salah satu kegiatan kampanye.


Sementara itu, Martin Daniel Tumbelaka (MDT) saat ditemui di kediamannya mengatakan, dirinya tetap berkomitmen untuk menggelar iven olahraga tinju dunia yang sedianya digelar pada 10 November mendatang. Namun karena adanya PKPU 13 itu, maka iven tersebut akan diundur atau ditunda hingga semua tahapan Pemilukada seleai.


"Concern saya adalah memajukan dunia olahraga dan semua saya curahkan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet kita untuk bisa berkiprah bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga dunia internasional. Itulah yang menjadi fokus saya selama ini sehingga saya terjun di dunia olahraga. Hidup saya telah saya dedikasikan untuk kemajuan olahraga di Indonesia yang kita cintai ini" tegas Tumbelaka.

Martin Daniel Tumbelaka, calon wakil walikota Bitung, pendamping calon walikota Maximiliaan Jonas Lomban.


Terkait rencana gelar tinju dunia yang akan kita gelar November ini, saya masih tetap berkomitmen untuk melaksanakannya namun rupanya saya terbentur aturan yang tidak membolehkan saya untuk melaksanakannya karena saya terikat sebagai salah satu calon, yakni calon wakil walikota," sesal MDT karena iven tinju yang sudah direncanakannya itu harus diundur pelaksanaannya.


"Kita tunggu saja, semua tahapan Pemilukada selesai dan kita gelar iven tinju dunia di Kota Bitung. Teman-teman pasti tidak mau jika saya dan Pak MJL didiskualifikasi oleh KPU jika saya memaksakan diri untuk menggelar iven yang telah kita rencanakan sejak jauh hari itu," ungkap MDT.

Berikut ini aturan penyelenggaraan pilkada serentak yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU nomor 13 tahun 2020:


1. Kampanye dapat dilakukan dengan  Metode  :

a. Pertemuan terbatas

b. Pertemuan tatap muka dan dialog

c. Debat publik atau debat terbuka antar paslon

d. Penyebaran bahan kampanye.

e. Pemasangan alat peraga

f. Penanyanngan iklan kampanye di media cetak media masa elektronik medsos dan media daring.

g. Giat lain yg tdk langgar larangan kampanye.


2. Pertemuan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas dan Dialog dpt dilakukan melalui Medsos  dan Daring


3. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka :

a. Dilaksanakan dalam Ruangan  atau Gedung


b. Batas yg hadir 50 orang, jarak antar peserta 1 meter dan dapat diikuti peserta kampanye melalaui medsos dan Daring


c. Wajib gunakan APD berupa masker dan tertutup Hidung dan Dagu

d. Sarana Sanitasi harus ada termasuk Hand Sanitizer


e. Patuhi Protokol Kesehatan 


4. Debat Publik Melalui Lembaga Penyiaran hanya dihadiri :


a. Paslon

b. 2 pers Bawaslu 

c. 4 Org Tim Kampanye

d. 7 atau 5 org KPU


5. Apabila para peserta melanggar protokol kesehatan maka diberikan sanksi tertulis oleh bawaslu, apabila tidak mengindahkan maka 

Lapor ke Polri setempat dan akan diberikan sanksi sesuai UU.


6. Larangan Giat.

a. Rapat umum*

b. Giat Kebudayaan Konser Musik Pentas Seni dan Panen Raya dan sejenis.

c. Olah Raga Bersama,Gerak Jalan, Sepeda Santai dan Giat sejenis.


d.Perlombaan

e. Giat Sosial dan Bazar,Donor Darah.


f. Peringatan HUT Parpol


7. Apabila tidak mematuhi maka dikenakan Sanksi :


a.  Peringatan tertulis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab./Kota.


b.  Penghentian / Pembubaran Giat Kampanye di tempat tsb apabila tdk mengindahkan Peringatan Tertulis


c. Larangan Metode Kampanye yg di Langgar selama 3 hari.


8. Kampanye tatap muka dilarang mengikutsertakan :*

a. Balita

b. Anak anak

c. Wanita hamil dan menyusui

d. Lansia


9. Wanita hamil dan menyusui serta lansia dpt ikut Kampanye di Medsos dan Daring. (Adj)

Komentar

Tampilkan

Terkini