Iklan


Author Details

Damopolii Desak Eksekutif Perjelas Status Tambang Potolo.

Media Merdeka
Kamis, 28 Januari 2021, Januari 28, 2021 WIB Last Updated 2021-01-28T12:23:24Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 

Pertambangan tanpa izin Potolo menanti kepastian status dari pemerintah. (Foto: Ilsaraja T. Makalalag)

MediaMerdeka, Bolmong-Polemik Tambang Emas Potolo yang berada di wilayah Desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan.


Tambang emas yang beroperasi kurang lebih lima tahun ini santer dibicarakan pasca-operasi yang digelar aparat kepolisian dari Polres Kotamobagu dan Polda Sulawesi Utara beberapa waktu lalu dalam rangka penertiban bagi para penambang yang diduga tidak memiliki izin alias Peti.

Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit pula masyarakat yang berada di lingkar tambang justru berharap agar pemerintah dapat membijaksanai aktivitas mereka mengais rezeki di wilayah tambang tersebut. 


Menyikapi hal itu, salah satu aktivis muda Bolaang Mongondow Raya (BMR), Irawan Damopolii pun angkat bicara dan menilai bahwa polemik yang menyelubungi Peti Potolo tersebut haruslah benar benar diseriusi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal regulasi yang kongkrit. Sebab menurutnya, hal ini akan menjadi momok yang berkepanjangan bila tidak adanya kejelasan status tambang emas tersebut dan terkesan menjadi wilayah rebutan antara si kuat dan si lemah. 


Irawan Damopolii, aktivis muda Bolaang Mongondow Raya.


"Saya berharap,  pemerintah dan juga aparat hukum haruslah bersinergi dalam upaya mencari solusi penyelesaian polemik tambang tersebut, sebab realita yang ada masyarakat seputar tambang pun hanyalah sebatas mencari sesuap rezeki dengan beraktivitas di wilayah tambang,  dibanding dengan para cukong-cukong yang sudah lebih dulu meraup keuntungan yang cukup besar," tutur Damopolii.


"Selain itu, kalaupun pihak eksekutif bisa membijaksanai melalui regulasi yang jelas dan dalam pengawasan lembaga legislatif, saya yakin tak ada yang tak bisa dilakukan demi kebaikan bersama. Bagaimana pun, tujuan dari sumber daya alam tentunya untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk menyengsarakan rakyat. Dengan demikian, kesan negatif aparat hukum dan masyarakat penambang  seolah jadi musuh bebuyutan dalam permainan kucing-kucingan dapat ditepis, walaupun pada dasarnya aparat hukum hanyalah pengemban amanah dan kebijakan dari pemerintah," urai aktivis muda ini. 

Dan yang paling prinsip tambah Damopolii, "Musuh dari rakyat bukanlah aparat penegak hukum, akan tetapi musuh yang sebenarnya adalah prinsip-prinsip ketidakadilan itu sendiri," pungkasnya. (Raja)

Komentar

Tampilkan

Terkini