Iklan


Author Details

Jokowi Akhirnya Izinkan Peredaran Miras di Sulut dan Papua.

Media Merdeka
Minggu, 28 Februari 2021, Februari 28, 2021 WIB Last Updated 2021-02-28T04:14:40Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Presiden Joko Widodo terbitkan Perpres tentang ijin peredaran minuman keras dan telah diberlakukan sejak 2 Februari 2021.


MediaMerdeka - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ijin peredaran minuman keras yang memungkinkan minuman keras, khususnya kelas eceran bakal dilegalkan. Peraturan presiden tersebut telah ditandatangani Presiden Jokowi dan diberlakukan pada 2 Februari 2021, awal bulan lalu.


Dengan adanya Perpres itu, minuman keras (miras) kini dapat diperjualbelikan dengan bebas di tingkat eceran atau pedagang kaki lima.

Namun, perdagangan miras seperti yang diberi lampu hijau oleh Presiden dalam Perpres tersebut tentunya memiliki sejumlah syarat yang mengaturnya, yakni peredaran dan tempatnya harus disediakan secara khusus.

Sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini yang sebelumnya masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan Jokowi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Beleid atau kebijakan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


Dalam lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah mengatur empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.


Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. 

Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur.


Adapun keduanya mempunyai persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal setempat. 

Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. 

Kempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. 

Namun, ada syaratnya yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus.

Merujuk Pasal 6 Perpres 10/2021 industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun untuk investasi asing, hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan.  Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (***)


(Sumber: Kontan.co.id)

Komentar

Tampilkan

Terkini