Iklan


Author Details

LSM: Perlu Harmonisasi antara Kreditur dan Debitur Dalam Urusan Fidusia.

Media Merdeka
Rabu, 24 Februari 2021, Februari 24, 2021 WIB Last Updated 2021-02-24T11:12:49Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini
Edwin Haram, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) Bolaang Mongondow Raya.


MediaMerdeka, Bolmong - Polemik dunia perkreditan masih terus menyelubungi masyarakat konsumen hampir di seluruh wilayah indonesia, masalah kredit macet, wanprestasi dan penarikan aset secara paksa dari pihak kreditur yang menjadi obyek perkara masih belum ada jawaban yang kongkrit terwujudnya harapan keadilan bagi setiap konsumen.


Bahkan dampak dari konflik antara pihak kreditur dan debitur tersebut tak jarang berujung pada kasus pidana, padahal pokok masalah sebenarnya adalah persoalan perdata, yaitu hutang piutang.


Hal ini tentunya perlu ada upaya dari pemerintah untuk bisa memperhatikan keluhan masyarakat konsumen dalam bentuk penerbitan regulasi di setiap daerah di wilayah Indonesia agar tindakan semena-mena dari pihak kreditur nakal dapat terselesaikan. 


Menyikapi kontroversi tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI), Bolaang Mongondow Raya (BMR), Edwin Hatam, angkat bicara. Menurutnya aturan main dunia perkreditan di republik ini, antara hak dan kewajiban kreditur dan debitur sudah sangat jelas. 


"Undang-undang Fidusia telah merinci segalah bentuk aturan yang mengikat antara hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Dan perlu kita ketahui bersama, di dalam mengambil tindakan eksekusi berupa penarikan unit yang menjadi obyek perkara, seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur mengikuti aturan yang berlaku seperti tahapan pemberitahuan lewat Surat SP. 1,SP2 hingga SP3, begitupun bila ada pelelangan objek fidusia harus didahului dengan konfirmasi pihak kreditur dengan debitur, karena bisa saja debitur masih mau melanjutkan kewajibannya. Sebab bila debitur masih menyanggupi untuk membayar dan tidak menyerahkan unit secara suka rela maka kreditur atau perusahaan finance tidak punya hak eksekutorial, jelas Edwin.


Hal itu menurutnya sudah jelas disebut dalam UU Fidusia No. 42 Tahun 1999, Ayat 15, Pasal 2 dan Ayat 15 Pasal 3 dan ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019.


"Seharusnya pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan mengambil contoh yang selama ini berlaku di Perum Pegadaian seperti misalnya pelelangan barang gadai berupa emas yang sisa atau kelebihan uang lelangnya selalu dikembalikan kepada debitur," tegas Ketua LPKRI BMR. 


Di lain pihak, Ketua LSM Swara Bogani, Rafik Mokodongan, menilai bahwa, hal ini dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat yang sadar akan aturan bahwa praktek yang selama ini diterapkan oleh kreditur nakal tersebut bagian dari bisnis rentenir terselubung yang hanya memberi keuntungan sepihak. 


"Lakon para oknum kreditur nakal ini bisa dinilai negatif oleh masyarakat yang sadar akan aturan. Dan ini sepertinya bisnis rentenir terselubung yang memberi keuntungan sepihak tanpa kompromi nurani dan aturan perundang-undangan, sehingga pemerintah harus bisa menjadi fasilitator dalam polemik dunia perkreditan dengan harapan akan terwujud harmonisasi antara para pelaku usaha dengan masyarakat konsumen," jelas Ketua LSM Swara Bogani. (Raja)

Komentar

Tampilkan

Terkini