Iklan


Author Details

Rawan Konflik, LSM Swara Bogani Desak Pemerintah dan Aparat Kepolisian Serius Tangani Lahan Pesantren Nur Hidayah.

Media Merdeka
Selasa, 23 Februari 2021, Februari 23, 2021 WIB Last Updated 2021-02-22T15:42:57Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini
Lahan milik tempat berdirinya Pesantren Nur Hidayah di Desa Mototabian, Kecamatan Dumoga Timur, Bolaang Mongondow.


MediaMerdeka, Bolmong - Masalah kepemilikan lahan di atas lokasi bangunan Pondok Pesantren Nur Hidayah di Desa Mototabian, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow hingga kini tak kunjung berakhir. 


Lahan seluas kurang lebih 6 Hektare milik Ustadz Nur Mukmin yang mendirikan bangunan Pondok Pesantren Nur Hidayah pada tahun 2012 lalu dengan surat izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Surat Keputusan Direktorat Pendidikan Islam, No. 5877 tahun 2014 yang memberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan islam dan hak-hak lainnya itu, belakangan diserobot warga dengan ditanami berbagai tumbuhan dan dijadikan lahan pertanian.


Meski Ustadz Nur Mukmin memiliki alas hak berupa sertipikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, namun tiba-tiba oknum berinisial YT alias (Yan) dan KT alias (Kif), warga Desa Ponompian mengklaim lahan tersebut adalah milik keluarganya dengan hanya berbekal bukti Kart Desa atau Surat Keterangan Situasi Tanah yang dikeluarkan Sangadi atau Kepala Desa.


Menurut Ustadz Nur Mukmin, dirinya sudah pernah melaporkan dugaan penyerobotan lahan miliknya itu ke pihak Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan sudah beberapa kali dilakukan mediasi di Polsek Dumoga Timur, bahkan hingga ke Polres Bolmong namun tak kunjung menyelesaikan masalah.


"Hasil mediasi telah menerangkan bahwa lahan ini adalah sah milik saya berdasarkan bukti dokumen kepemilikan yang saya miliki dan aparat telah mengimbau kepada mereka (pihak yang mengklaim_red) agar tidak melakukan aktivitas perkebunan atau pertanian di lahan itu. Tapi sampai sekarang mereka tetap melakukan aktivitasnya, malah oknum YT sempat mengancam siap mati untuk mempertahankan lahan yang ia akui sebagai miliknya," beber Ustadz Nur Mukmin yang juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Nur Hidayah. 

Ustadz Nur Mukmin, pengasuh Pondok Pesantren Nur Hidayah yang juga adalah pemilik lahan.


"Terus terang, kami sangat terganggu dan merasa tidak nyaman dengan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian ini," keluh Nur Mukmin yang juga telah mendirikan madrasah dari tingkat Ibtidaiyah hingga Aliyah di lahan pesantren Nurul Hidayah ini. 


Melihat adanya potensi konflik dan rawan tindak kriminal atas masalah tanah ini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Swara Bogani, Rafik Mokodongan, mendesak pemerintah daerah dan juga aparat Kepolisian Polres Bolaang Mongondow agar bertindak tegas dan secepatnya turun tangan. Sebab menurutnya, persoalan lahan tersebut bukan lagi persoalan mempertahankan hak pribadi seseorang, akan tetapi sudah menyangkut masalah kepentingan masyarakat luas, terutama bagi warga BMR yang anak-anaknya bersekolah di Pondok Pesantren Nur Hidayah tersebut.


"Saya selaku Ketua LSM Swara Bogani meminta Pemerintah Daerah dan juga aparat Kepolisian Polres Bolaang Mongondow agar serius menangani masalah ini dengan turun ke lapangan guna mencari solusi. Saya kuatir bila masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan bisa memicu konflik yang tentunya dapat  berdampak pada kondusifitas Kamtibmas di Tanah Totabuan," tegas Rafik Mokodongan. (Raja)

Komentar

Tampilkan

Terkini