Iklan


Author Details

KKP 'Warning' Nelayan dan Pengusaha Bandel.

Media Merdeka
Rabu, 03 Maret 2021, Maret 03, 2021 WIB Last Updated 2021-03-02T15:37:19Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini
Irjen Pol. (Purn) Antam Novambar, Sekretaris Jenderal Kelautan dan Perikanan KKP-RI.


MediaMerdeka, Bitung -
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Irjen. Pol. (Purn) Antam Novambar memberi peringatan kepada para nelayan dan pengusaha perikanan yang masih juga 'membandel' enggan melengkapi surat-surat perizinan mereka sebagai syarat utama untuk dapat berlayar dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia.


Sekjen KKP menegaskan tak akan memberi kelonggaran lagi kepada pelaku pengusaha ikan dan nelayan jika tak melengkapi izin-izinnya.


“Kita akan tindak tegas kepada para pengusaha ikan serta nelayan jika tak melengkapi perizinannya,” kata Antam Novambar, di sela-sela peluncuran dua unit kapal pengawas di galangan kapal PT. Palindo Marine Sagulung, Batam, Senin, (01/02/2021).


"Tidak hanya kapal asing yang kita tindak tegas, akan tetapi kapal dalam negeri yang melakukan perusakan juga kita tindak apalagi jika izinnya tidak bener. Pasalnya, sudah satu tahun kita lakukan sosialisasi terhadap pemilik kapal ikan dalam hal pembinaan. Jika ada salah atau kekurangan administrasi, harus segera dilengkapi," tegas mantan Wakabareskrim di masa Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kabareskrim Polri tersebut.


Kepala PSDKP Bitung, Donny M. Faisal bersama Bayu Y. Suharto, Sub Koordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran saat mendampingi Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, Dr. Pung Nugroho Saksono.


Sementara itu, senada dengan penegasan Sekjen KKP, Kepala Stasiun Pangkalan PSDKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bitung, Donny M. Faisal juga menyatakan bahwa, hal yang disampaikan Sekjen KKP itu merupakan prosedur yang memang telah diperintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap jajarannya di seluruh Indonesia, sehingga pihaknya tidak akan lagi berkompromi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan nelayan atau pengusaha perikanan dalam hal kelengkapan administrasi perizinan tersebut.

“Kami diminta untuk menegakkan aturan sesuai yang sudah diundang-undangkan kepada kapal-kapal nelayan lokal atau pengusaha ikan agar melengkapi perizinannya. Kalau tidak, tahun ini kami akan melakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal nelayan lokal yang tak lengkap dokumennya,” tegas Donny M. Faisal, sembari menyatakan bahwa penertiban kapal-kapal nelayan ini berlaku untuk semua tipe kapal nelayan yang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia. (Adj)

Komentar

Tampilkan

Terkini